Demokrasi ; Finalisasi Konsep di Indonesia
Dalam konteks ke-Indonesia-an, di mana system demokrasi sebagai system politik Negara itu diterapkan, sangat cocok dengan ‘situasi sosial’ masyarakat Indonesia yang sangat beragam, baik suku, budaya, dan etnis. Konsep kedaulatan rakyat yang ditawarkan oleh demokrasi memang memberikan alternatif system tata Negara dan tata sosial yang jika dibandingkan dengan konsep lain sangat sulit dalam mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat yang berbeda-beda.
Kita perlu membedakan beberapa hal yang terkait dengan demokratis sebagai suatu nilai yang dituju bagi pengelolaan negara, demokrasi sebagai suatu cara mencapai atau mewujudkan nilai-nilai demokratis, dan kondisi sosial masyarakat dalam konteks masa kini. Demokratis dalam hal ini adalah nilai-nilai yang ingin dituju dalam berdemokrasi itu sendiri. Nilai-nilai demokratis dalam hal ini sudah permanen. Yang berubah-ubah adalah konsep demokrasi sebagai suatu cara. Dan inilah yang perlu difinalisasi dalam konteks negara di mana konsep ini dianut sebagai system bernegara. Mengapa hal ini menjadi penting? Sebab, sangat memungkinkan dan sejarah demokrasi di Indonesia sudah membuktikan bahwa tiap kali terjadi peralihan kekuasaan, berganti rezim, berganti pula konsep demokrasi yang digunakan. Dengan ragamnya sendiri. Jika tidak mau disebut sebagai rekayasanya sendiri. Maka dengan demikian diperlukannya konsep demokrasi yang permanen yang secara jangka panjang tidak berubah-ubah karena pergantian rezim penguasa. Urgensi lainnya adalah agar tidak lagi berlarut-larut dalam perdebatan panjang seperti apa demokrasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, dengan memikirkan dan mewujudkan hal-hal lain yang lebih substansial seperti kesejahteraan umum, keamanan sosial (minor tindakan kriminal), stabilitas politik, dan supremasi hukum.
Maka proses yang perlu dilakukan adalah dengan pendekatan ‘deduktif’ dimana mencari menemukan konsep yang permanen yang mengatur terkait tata negara, khususnya demokrasi. Dan konsep Islam dalam hal ini, perlu dijadikan landasan utama dalam proses finalisasi konsep demokrasi tersebut.
Kita perlu membedakan beberapa hal yang terkait dengan demokratis sebagai suatu nilai yang dituju bagi pengelolaan negara, demokrasi sebagai suatu cara mencapai atau mewujudkan nilai-nilai demokratis, dan kondisi sosial masyarakat dalam konteks masa kini. Demokratis dalam hal ini adalah nilai-nilai yang ingin dituju dalam berdemokrasi itu sendiri. Nilai-nilai demokratis dalam hal ini sudah permanen. Yang berubah-ubah adalah konsep demokrasi sebagai suatu cara. Dan inilah yang perlu difinalisasi dalam konteks negara di mana konsep ini dianut sebagai system bernegara. Mengapa hal ini menjadi penting? Sebab, sangat memungkinkan dan sejarah demokrasi di Indonesia sudah membuktikan bahwa tiap kali terjadi peralihan kekuasaan, berganti rezim, berganti pula konsep demokrasi yang digunakan. Dengan ragamnya sendiri. Jika tidak mau disebut sebagai rekayasanya sendiri. Maka dengan demikian diperlukannya konsep demokrasi yang permanen yang secara jangka panjang tidak berubah-ubah karena pergantian rezim penguasa. Urgensi lainnya adalah agar tidak lagi berlarut-larut dalam perdebatan panjang seperti apa demokrasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, dengan memikirkan dan mewujudkan hal-hal lain yang lebih substansial seperti kesejahteraan umum, keamanan sosial (minor tindakan kriminal), stabilitas politik, dan supremasi hukum.
Maka proses yang perlu dilakukan adalah dengan pendekatan ‘deduktif’ dimana mencari menemukan konsep yang permanen yang mengatur terkait tata negara, khususnya demokrasi. Dan konsep Islam dalam hal ini, perlu dijadikan landasan utama dalam proses finalisasi konsep demokrasi tersebut.
Komentar
Posting Komentar